Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pemerintah Kabupaten untuk menghindari proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki asas manfaatnya bagi masyarakat, karena masih banyak kebutuhan lain yang jauh lebih penting dan mendesak yang harus dikerjakan di daerah ini.

“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir dalam pembangunan, Jangan ada lagi pembangunan yang minim manfaatnya terhadap masyarakat kita, karena masih banyak masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan sampai kepolosok desa,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotim H.Hairis Salamad, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah, karena masih ada sejumlah program yang tidak mampu dibiayai disebabkan minimnya anggaran, karena masih banyak jalan yang rusak dan harus diperbaiki khususnya di wilayah utara Kabupaten Kotim.

“Seperti ruas jalan penghubung antara Kuala Kuayan dengan Desa Santilik Kecamatan Mentaya Hulu mengalami kerusakan, apalagi saat musim penghujan, Ruas jalan tersebut sulit dilalui pengendara karena selain berlumpur juga sangat licin dan banyak masyarakat yang mengeluh terhadap jalan tersebut,” ujar Hairis Salamad

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta pemerintah daerah melihat kondisi riil di lapangan dalam membuat program pembangunan, karena banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus didahulukan dibanding membuat bangunan yang tujuannya hanya untuk bermegah-megah tetapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan kalau sampai tahun ini masih ada proyek pembangunan yang hanya untuk memperoleh nama saja, padahal banyak program penting lain yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ucap Hairis.

Ia juga mengigatkan kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk melakukan program-program pembangunan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan pribadi saja, karena anggaran daerah yang terbatas, harus digunakan secara efektif dan efisien.

“Kami juga mengingatkan SOPD untuk serapan anggaran harus diprioritaskan untuk program yang mendesak, dan harus bekerja dengan optimal. Kalau kerjanya tidak optimal, maka kami minta kepala daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kepala dinas tersebut,” tegasnya.(fit)