MUARA TEWEH – Anggota Badan Pemusyawaran Desa (BPD) se Kabupaten Barito Utara (Barut) melaksanakan orasi damai di halaman kantor Bupati untuk menuntut peningkatan kesejahteraan mereka. Orasi damai ini setidaknya diikuti sebanyak 400 orang Anggota BPD, dibawah pengawalan ketet pihak kepolisian.

Koordinator Orasi, Supriadi menyampaikan, bahwa ada sebanyak tiga tuntutan yang pihaknya minta kepada Pemkab Barut, diantaranya meminta kenaikan tunjangan.

Dimana pihaknya menilai tunjangan yang diberikan kepada BPB masih sangat kecil dibandingkan dengan gajih Kades dan KAUR di desa.

Permintaan mereka untuk tunjangan BPD ini bisa naik menjadi Rp 2.400.000 dari sebelumnya yang hanya untuk Ketua BPD hanya sebesar Rp 1.250.000 dan anggota Rp 1000.000. “Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa mengambulkan permintaan kami, setidaknya jika tidak bisa 100 persen bisa dikabulkan sebesar 80 persen,” ucapnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta agar untuk Iuaran BPJS Anggota BPBD bisa ditanggung atau dibayarkan oleh Pemerintah daerah, sebab selama ini pihaknya membayar iuran BPJS secara Pribadi.

Terakhir untuk anggaran Oprasional BPD dapat dicantumkan angka di dalam Perbub, dimana untuk oprasional ini ada Pemerintah desa yang hanya mengalokasikan Rp 20 juta dan 30 Juta.

“Untuk aturan yang ada untuk oprasional BPD ini maksimal Rp 50 juta. Artinya kami meminta kepada Pemkab Barut agar untuk oprasional BPD dicantumkan angka, tidak lagi maksimal Rp 50 juta sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan jika permintaan ini tidak dikabulkan oleh Pemerintah daerah, maka pihaknya akan melaksanakan aksi kembali dan tetap akan bertahan di kantor bupati sampai tuntutan dipenuhi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra SH yang menyambut kedatang mereka mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik dan menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh para anggota BPD.

Aspirasi yang disampaikan nantinya akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh pihaknya.

“Kami dari pemda menyambut baik dan menerima dengan baik. Kami minta diberi kesempatan untuk mengkaji dan mempelajar terlebih dahulu aspirasi ini, agar sesuai dengan ketentuan, hukum serta kemampuan anggaran,” pungkasnya.(ard)