Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau. Hal itu disampaikan Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kamis (16/06)

“Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut,” terang Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan fokusnya pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk diantaranya mengenai pengelolaan belanja daerah. Menkeu menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya. Meski begitu, Menkeu mengingatkan mengenai perlunya perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih melambat.

“Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar 450 triliun, sekarang sudah 770 triliun. Namun APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat” terang Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu berharap agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas penganggaran di daerah secara lebih tepat dan akuntabel. Menkeu juga mengatakan siap membantu dan bekerjasama mendukung Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang HKPD untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan daerah.

“Reformasi belanja di daerah akan terus menjadi pusat perhatian kita semua. Tentu peranan Bapak dan Ibu sekalian penting, bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk untuk bidang keuangan di daerah, kami akan siap membantu dan kita bisa kerjasama,” ungkap Menkeu.

Menkeu juga berpesan agar para pengelola keuangan di daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperbaiki alokasi belanja. Menkeu juga menyampaikan agar tetap berfokus kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar, meskipun di tengah dinamika kondisi ekonomi dunia yang tidak mudah seperti saat ini.

“Selamat atas penunjukan Bapak dan Ibu sekalian menjadi Pejabat Kepala Daerah. Namun saya juga ingin mendoakan karena Anda memimpin dalam situasi yang tidak mudah. Kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity, sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan Bapak Ibu sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai,”terang Menkeu. (feb/nug/hpy)

sumber : https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-apbd-harus-selaras-dengan-arah-kebijakan-fiskal-dan-program-priotas-nasional/