Muara Teweh – Kualitas demokrasi lokal di Barito Utara menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barut menggelar evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024, disusul rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2025. Pertemuan yang melibatkan Bawaslu, Disdukcapil, Ormas, hingga Partai Politik ini menjadi ajang penting untuk menuntut akuntabilitas.
Anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, menilai bahwa keberhasilan proses demokrasi selanjutnya sangat bergantung pada dua hal: akurasi data pemilih dan ketatnya pengawasan.
”Pemutakhiran data pemilih ini harus benar-benar melibatkan masyarakat,” kata Jiham Nur. Ia menuntut KPU untuk memastikan data bebas dari invaliditas agar hak konstitusional warga terjamin.
Legislator ini juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat, mulai dari sosialisasi, distribusi logistik, hingga proses pemutakhiran data.
”Transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta peran media dalam mengawal proses demokrasi sangat penting. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Kegiatan evaluasi ini, menurut Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari, merupakan momen krusial untuk membenahi segala aspek yang menjadi masalah dalam Pilkada sebelumnya. Dengan menghimpun masukan dari semua pihak, KPU bertekad meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu di masa depan.(Ard)
