Foto – Di depan Kantor DPRD Kotim, sejak pukul 08.00 WIB, DPW ALFI menyuarakan pendapat mereka melalui demo yang dikemas aksi damai dengan mengerahkan ratusan truk beserta supir dan pengusaha logistik dari Kotim.(Jn).
Sampit,- Ratusan sopir truk yang terhimpun dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa 23 Agustus 2022, meluruk ke Kantor DPRD setempat, kedatangan mereka menuntut pemerintah pusat untuk mencabut subsidi solar.
Pantauan dilapangan sejak pukul 08.00 WIB, DPW ALFI menyuarakan pendapat mereka melalui demo yang dikemas aksi damai dengan mengerahkan ratusan truk beserta supir dan pengusaha logistik dari Kotim.
“Tolong pak kami diperhatikan. Kami benar2 bekerja membantu perekonomian Kotim. Mohon cabut saja subsidi solar, karena kami tidak merasakan manfaatnya. Lebih baik solar satu harga supaya lebih jelas distribusinya,” sampai Budi Hariono, Sekretaris sekaligus Pelaksanaan Harian DPW ALFI Kalimantan Tengah, dalam orasinya.
Budi menjelaskan, selama ini, mereka mengaku kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi, dan ujung-ujungnya selalu memakai BBM jenis Dextalite. Pasalnya solar subsidi dikuasai sebagian orang dan menimbulkan kelangkaan, sehingga keresahan itulah yang membuat mereka geram.
“Supir ekspedisi kesulitan mendapatkan solar subsidi bahkan, harus mengantri hingga berhari-hari untuk mendapatkan BBM, ditambah terkait adanya pungli dan pelangsir. Ini membuat kinerja kami menurun,” ungkapnya.
Pihak ratusan sopir truk tersebut meminta negara harus hadir menggunakan wewenang dalam menertibkan dan membenahi, kemudian berharap jangan hanya saat ada aksi ditertibkan.
Tidak berselang lama, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat itu di pimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kotim, H. Rudianur di dampingi Wakil Ketua II H. Hairis Salamad mempersilahkan perwakilan pendemo untuk masuk guna menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat paripurna.
Dalam ruang rapat tersebut terlihat sejumlah legislator lintas Komisi di DPRD Kotim turut hadir, perwakilan pemerintah daerah dan pihak pertamina dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian daerah setempat.(Jn).
