Sampit, – Pemerintah Kotawaringin Timur (Kotim) diminta memetakan sebaran guru dan tenaga kesehatan (nakes) di wilayah tersebut. sebagai langkah optimalisasi pelayanan publik.
Demikian disampaikan Kotim, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dadang Siswanto, yang menginginkan data sebaran guru dan tenaga kesehatan lebih akurat. Terutama terkait jumlah dan status pegawai.
“Sangat penting karena mereka berada di garda terdepan melayani masyarakat. Apalagi di daerah terpencil atau jalan-jalan di luar kota,” kata Dada, Rabu (19/10/2022) di Sampit.
Ia juga menyoroti banyaknya tenaga kontrak daerah yang tidak lulus penilaian. Bahkan jumlahnya mencapai 1.041. Oleh karena itu, beberapa sekolah dan institusi medis secara alami akan mengalami kekurangan staf.
“Dari pantauan kami kemarin ada beberapa pustu (puskesmas pembantu) yang bisa dikatakan tidak dapat melayani sama sekali karena tenaga kesehatannya tidak ada akibat tidak lulus seleksi ulang tenaga kontrak,” jelas Dadang.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah atau solusi yang terbaik. Dan kemaren dirinya sudah mendengar bahwa ada evaluasi ulang bagi 1.041 orang yang tidak lulus.
“Mudah-mudahan solusi tersebut merupakan yang terbaik, dan pelayanan publik bisa berjalan, serta bekas tekon bisa kembali mendapatkan apa yang mereka inginkan,” Demikian Dadang.(Jn)
