SAMPIT-Ketua komisi II DPRD kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menyebutkan distribusi bantuan korban bajir dari pemerintah daerah dan juga dari pihak ketiga tidak merata. Ada korban banjir di kawasna pelosok yang tidak diperhatikan dan terbaikan.
“Saya kritik system penyaluran bantuan korban banjir yang berjalan ini ternyata tidak merata. Ada yang sebagian dapat ada yang tidak sehingga menyebabkan kecemburuan padahal status mereka sama-sama korban banjir,’ujar Juliansyah .
Juliansyah menyebutkan persoalan distribusi bantuan untuk korban ini harusnya tidak ada perbedaan. Maka dari itu dia mendorong kepad apihak luirah atau kepala desa untuk mendata warga yang valid sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari.
“kepala desa hingga RT dan RW yang punya peran stetegis ketika dalam penyaluran bantuan ini kepada warga. Karena mereka yang paham dan tahu bagaimana kondisi warga dilapangannya,”tegas dia.
Politikus Partai Gerindra Kotim itu juga mengaku prihatin dengan benca na banjir yang slelau menghantui sejumlah warga di pelosok ini. Bencana ini merupakan siklus tahunan maka dari itulah pemerintah kedepannya memang harus siap siaga ketika menghadapi musim penghujan dan tidak bisa dipungkiri banjir pasti akan terjadi.
Berdasarkan data dihimpun BPBD Kotawaringin Timur, banjir menyebabkan dampak terhadap 1.793 Kepala keluarga, 6.804 jiwa, 1.295 rumah, 12 rumah ibadah, delapan sekolah dan tiga fasilitas kesehatan. Selain dari pemerintah daerah, sejumlah pihak juga mulai memberikan bantuan untuk korban banjir, di antaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit, Sementara itu berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit, hujan berpotensi terjadi di seluruh kecamatan di Kotawaringin Timur mulai pukul 13.00 WIB hingga 01.00 WIB. Untuk itu masyarakat diimbau mengantisipasi terhadap kemungkinan dampak jika hujan terjadi sesuai prakiraan tersebut pada rentang waktu tersebut.(Js).
