SAMPIT -Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menyebutkan, jaringan listrik di wilayah utara Kotim belum sepenuhnya tembus ke desa-desa oleh sebeb itu dia mendesak kepada pemerintah daerah supaya memnyelesaikan relaisasinya tahun ini Sehingga karena hal tersebut membuat desa sulit untuk berkembang dan pastinya gelap pada saat malam hari ,bagai mana nanti bila pemerintah meharuskan Masyarakat mengunakan kompor listrik jika tidak ada aliran listrik.

Dia juga mengatakan sebelumnya memanh ada kendala ialah karena perusahaan swasta yaitu perkebunan kelapa sawit yang belum memperbolehkan pohon sawit mereka ditebang guna pendirikan tiang listrik. Padahal hal itu bisa dijadikan bentuk upaya perusahaan membantu masyarakat setempat.

“Kemudian jalan juga masih masuk dalam HGU mereka, padahal jika pemkab tegas terhadap PBS itu dengan kebijakan pastinya tidak akan ada kendala lagi. Masyarakat sekitar perusahaan juga bisa lebih sejahtera, karena aliran listrik salah satu unsur penunjang kehidupan,” ujar Juliansyah

Ia menyebutkan, jika kesejahteraan masyarakat akan meningkat, apabila ekonomi tumbuh lebih cepat maka listrik tersedia dengan baik. Oleh karena itu, tanpa kerja sama, sinergi dan bantuan dari stakeholder dalam penyediaan lahan, mustahil hal ini dapat terwujud.

“Prioritas pembangunan jaringan listrik desa mempertimbangkan kemudahan akses jalan, jumlah kepala keluarga di sebuah desa, kemampuan teknis jaringan listrik serta ketersediaan anggaran PLN karena itulah program listrik desa untuk berkomitmen penuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah,” ungkapnya.(jn)