Sampit,- Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) “Speak Up” terkait dengan langkanya BBM bersubsidi jenis solar. Hal itu diungkapkan legislator di lembaga legislatif tersebut menyusul keluhan dari ratusan supir truk yang melakukan aksi demo damai, Selasa 23 Agustus 2022 kemarin.

Anggota Komisi I DPRD Kotim, SP Lumban Gaol menilai langkanya BBM subsidi memunculkan kecurigaan kepada semua pihak bahwa ada permainan selain itu lantaran kurang transparan penyalurannya. 

“Langkanya BBM subsidi jenis solar ini bukan lagi rahasia umum, benar seperti yang diungkapkan para supir truk itu, sulitnya mendapatkan solar hingga mengantri berhari-hari itu di sekitaran SPBU benar terjadi bahkan setiap harinya jadi pemandangan truk mengantri mengular panjang,” kata Lumban Gaol.

Bahkan legisator Partai Demokrat ini secara terang-terangan mencurigai BPH Migas ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi bersama Pertamina yang diduga ikut bermain menjualkan BBM subsidi kepada oknum pelangsir.

“Boleh saja dong curiga, sebab fenomena ini terjadi secara nyata di depan mata setiap hari selalu ada saja truk yang mengantri mengular panjang di depan SPBU seakan-akan mereka yang mengantri tidak kebagian jatah BBM subsidi,” jelas Lumban Gaol dalam pertanyaan saat mengadakan dialog dengan para supir truk yang tergabung dalam DPW ALFI Kalimantan Tengah tentang peninjauan kembali subsidi BBM solar.

Hal senada juga diungkapkan, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun ST ia mendorong agar semua pihak lebih tegas lagi dalam menanggapi persoalan langkanya BBM subsidi jenis solar ini.

“Saya rasa banyak yang perlu dicek dalam menanggapi urusan ini. Saya minta semua aspek lebih tegas lagi,” ucap Anggota DPRD Kotim, Rimbun, Selasa 23 Agustus 2022.

Disisilain Anggota Komisi I DPRD Kotim, Sutik menambahkan di sekitar rumahnya banyak supir yang sering mengeluhkan adanya premanisme dan pungli di lingkungan SPBU. Keresahan ini menjadikan stigma yang khawatir citra dunia kerja menjadi rusak di Kotim. 

“Mereka bilang ke saya kalau secara jumlah lebih besar jatah preman, ada stigma lebih enak jadi preman daripada jadi supir. Lalu bagaimana kabar daerah ini kedepannya kalau citra nya saja sudah rusak,” kata Sutik. 

Dadang H. Syamsu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim turut mengkritik kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi urusan ini. 

Dia mengkoreksi tidak hadirnya beberapa pejabat yang digantikan oleh anggotanya yang tidak dapat memutuskan apapun di acara rapat dengar pendapat tersebut. 

“Sesuai yang disampaikan oleh saudara Rimbun, ayo segera dituntaskan dengan tegas. Saya minta dari pihak pemda lebih serius lagi, selebihnya untuk Polres Kotim tolong ditindak tegas pelangsir dan premanisme di lingkungan SPBU karena ini sudah termasuk pidana,” Demikian Dadang.(Jn).