SAMPIT -Ketua Komisi II DPRD Kabupaten kotawaringin timur (kotim) Juliansyah meminta kepada pemerintah daerah supaya mempritaskan sejumlah desa dalam program kotim terang jangan hanya pokus kekota juga ke desa itu sangat penting

“wilayah utara kotim atau dapil V itu masih banyak desa yang gelap ketika dimalam hari kedatipun saat ini ada sejumlah desa yang akan dialiri listrik namun masih dalam proses oleh sebab itu diharapkan kepada pemkab supaya memperhatikan supaya desa desa itu ditahun 2023nanti teraliri listrik semua. “ujar Juliansyah

Lebih lanjut politisi partai gerindra kotim ini mengatakan selain suata keharussan atau kebutuhan medesak soal listrik ini juga salah satu upaya mendukung wancana pemerintah pusat yang akan menganatikan kompor gas elpiji menjadi kompor listrik. “kalau desa nya tidak punya listrik bagaimana mengunakan kompor listrik itu maka dari itu ditahun 2023 semuanya harus selesai. “kata Juliansyah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan semua desa di daerah itu terang benderang dengan masuknya listrik PLN. Hal itu seiring dengan masih adanya puluhan desa khususnya di pedalaman yang belum teraliri listrik, dan hanya mengandalkan lampu tembok sebagai penerangan di malam hari.

Sejauh ini masih ada 42 desa belum dialiri listrik PLN. Ini menjadi beban saya selaku bupati, dan saya inginkan semua desa di Kotim sudah merasakan listrik PLN,” ujar Bupati Kotim, Halikinnor belum lama ini.

Dia mengaku, akan memperjuangkan bagaimana keinginannya tersebut bisa tercapai dengan dalam waktu dekat akan menemui General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin. “Dalam waktu dekat saya akan ke Banjarmasin untuk menemui GM PLN. Persoalan listrik di desa harus diwujudkan, karena listrik ini menjadi dambaan masyarakat,” tegasnya.

Adapun, beber bupati tujuan menghadap GM PLN yakni menanyakan ketersediaan anggaran dari pihak PLN untuk memasang jaringan listrik masuk desa yang ada di Kotim. Menurutnya, apabila PLN tidak ada anggaran dalam memasang jaringan, apakah boleh atau tidak dari APBD untuk menganggarkannya. Yang penting masyarakat bisa menikmati penerangan listrik, karena itu sudah merupakan kebutuhan dasar. “Bagi masyarakat listrik sudah menjadi kebutuhan di era milenial saat ini. Dengan adanya PLN masuk desa, masyarakat akan merasakan manfaat dan kemudahan yang signifi kan,” tukasnya.(Jn).