Muara Teweh, 5 November 2025 – Desa Bukit Sawit mencatat prestasi membanggakan dalam Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2025 dengan raihan skor 96,50. Penilaian berlangsung sejak pagi dan menyedot perhatian warga desa yang antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menciptakan Pemerintah dan Masyarakat Desa yang Berintegritas demi Mewujudkan Desa Antikorupsi”. Program ini bertujuan mendorong desa-desa menerapkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Acara dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, hingga kelompok pemuda yang turut menyampaikan pendapat dalam sesi tanya jawab. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting yang dinilai oleh tim penilai.
Bupati Barito Utara melalui sambutan yang dibacakan oleh Plt Camat Bahrum P. Girsang memberikan apresiasi besar atas pencapaian tersebut. Menurutnya, Desa Bukit Sawit telah membuktikan bahwa komitmen dan kerja keras mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Bupati juga berharap prestasi Bukit Sawit menjadi inspirasi bagi desa lain di Kabupaten Barito Utara untuk menerapkan pola serupa. Ia menyebut bahwa integritas harus dijaga bukan hanya sebagai aturan, tetapi budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Alfian dari Inspektorat Provinsi menyampaikan bahwa Bukit Sawit merupakan satu-satunya desa dari 1.432 desa di Kalimantan Tengah yang secara mandiri mengikuti program ini. Ia menilai desa tersebut telah menjadi contoh nyata pemerintahan berintegritas.
Kepala Desa Paning Ragen menekankan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja bersama perangkat desa dan masyarakat. Ia berkomitmen memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan desa.
Proses penilaian dilakukan oleh tim enam orang yang menilai lima indikator kunci, termasuk tata kelola pemerintahan dan inovasi teknologi layanan desa.
Dengan hasil tersebut, Bukit Sawit diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai desa rujukan antikorupsi tingkat kabupaten maupun provinsi.(Ard)
