Muara Teweh – Isu pernikahan usia anak kembali menjadi sorotan di Kabupaten Barito Utara. Setelah ajakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A), Silas Patiung, kini giliran anggota DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni, menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik tersebut yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Politisi Partai Hanura DPRD Barito Utara ini menegaskan bahwa pernikahan usia anak bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan sosial yang dapat berdampak jangka panjang pada pembangunan daerah dan kualitas generasi mendatang.
“Kita harus melihat ini sebagai persoalan serius. Anak-anak seharusnya mendapat hak atas pendidikan dan perlindungan, bukan dibebani tanggung jawab rumah tangga di usia dini,” ujar Rosi Wahyuni, Rabu (8/10/2025).
Ia mendukung penuh langkah DPPKB-P3A Barito Utara dalam melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia anak, serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mencegah hal tersebut.
“Pendidikan dan pemahaman dari keluarga adalah kunci utama. Kami di DPRD siap mendukung regulasi dan anggaran untuk program-program pencegahan pernikahan usia anak. Ini demi masa depan anak-anak Barito Utara,” tambahnya.
Rosi juga mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk aktif terlibat dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas persoalan ekonomi atau sosial.
“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka butuh dukungan kita semua untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung cita-cita mereka,” pungkas Rosi.
Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam menekan angka pernikahan usia anak di wilayah Kabupaten Barito Utara, sejalan dengan upaya nasional menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan terlindungi.(ard)
