PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) yang diwakili oleh Asisten II Setda Kab.Mura, Yulianus, serta pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Progam 3 juta Rumah secara virtual Zoom Meeting bertempat Aula A kantor Bupati Mura, Senin (14/7/2025).
Gubernur, Wali Kota, Bupati dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Indonesia menghadiri Rapat Rakor Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Senin, (14/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam sambutannya menyampaikan, ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi inflasi di daerah yaitu untuk minggu ke dua serta langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah Daerah harus selalu menjaga stabilitas harga dan melakukan monitoring pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus. Kita harus selalu memantau kondisi ekonomi di daerah-daerah agar inflasi dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, juga menekankan pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai skala prioritas di masa mendatang. “Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kita harus bekerja sama untuk mewujudkannya,” tambahnya.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Pemda dalam mengendalikan inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan program-program unggulan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan Indonesia dapat menjadi Negara yang lebih maju dan sejahtera.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam rakor ini menjadi bukti komitmen daerah dalam mendukung kebijakan Nasional serta menjaga daya beli masyarakat melalui upaya pengendalian inflasi yang tepat sasaran, sekaligus mempercepat penyediaan kebutuhan dasar berupa perumahan yang layak.(ard)
